Padang, Scientia – Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan pada tahun 2020 ketersediaan pangan di Sumbar dalam keadaan surplus. Kondisi itu terlihat dari ketersediaan beras yang mencapai 1.672.974 ton dengan konsumsi beras sekitar 100,2 kilogram/kap/tahun. Pangan yang berlebihan tersebut dikomsumsi oleh penduduk dengan 5.498.751 jiwa.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan tingkat Provinsi Sumatra Barat di Auditorium Gubernuran, Kamis (3/6).
Sebagai kebutuhan primer, kata Mahyeldi, pangan harus selalu tersedia dan terjamin ketersediaannya oleh pemerintah serta pemangku kewenangan lainnya.
“Persoalan pangan memang tidak ada habisnya, maka dibutuhkan perhatian semua pihak, agar permasalahan kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan” kata Mahyeldi.
Saat ini, Pemprov Sumbar telah menyusun program dan kegiatan mendukung 3 pilar ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan.
Pada kesempatan Rakorwasin itu, Mahyeldi juga mengingatkan pemerintah daerah, untuk selalu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dalam mengidentifikasi sumber pendapatan.
Selain itu, ia menyampaikan pentingnya kaloborasin lembaga dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Baik oleh KPK RI, BPKP, Kemandagri maupun penegak hukum aperatur pengawas lainnya.